Transfer Rp2 Miliar PDAM, Aliansi Topi Jerami Kritik Keras Komisi III DPRD Indramayu: "Mandul dan Diduga Masuk Angin"

Samsul Mauludin memakai topi jerami saat aksi demonstrasi depan gebang DPRD Indramayu. (foto/mandanews/win)

Indramayu, MandaNews - Kritik keras kembali mengemuka terkait polemik transfer Rp2 miliar di Perumdam Tirta Darma Ayu.

Kali ini, sorotan datang dari Koordinator Umum Aliansi Topi Jerami (ATJ), Samsul Mauludin, yang menuding lemahnya pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya Komisi III.

Samsul mengatakan, di tengah semakin ramainya persoalan transfer dana tersebut, Komisi III yang memiliki fungsi pengawasan justru tidak menunjukkan sikap tegas.

Ia menyebut lembaga legislatif itu mandul dalam menindaklanjuti isu yang sedang menjadi perhatian publik.

“Komisi III DPRD Indramayu ini mandul. Persoalan sebesar ini justru tidak ditangani secara serius. Mereka seolah menutup mata,” ujar Samsul, Sabtu (29/11/2025).

Tak sampai di situ, Samsul turut menyoroti kinerja Komisi III yang dinilainya tidak substantif.

Ia menilai berbagai langkah maupun pernyataan yang muncul dari komisi tersebut belum menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di tubuh Perumdam.

“Kinerja mereka tidak substantif, tidak menyentuh akar persoalan. Publik butuh kejelasan, bukan sekadar rapat tanpa hasil,” tambahnya.

Samsul bahkan lebih jauh menduga adanya indikasi kuat bahwa Komisi III “masuk angin”, terutama melihat gelagat yang dinilai tidak transparan dan tidak progresif.

“Kalau melihat perkembangannya, sulit untuk tidak curiga. Ada tanda tanya besar di publik, jangan-jangan memang ada dugaan transaksional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ATJ akan terus mengawal kasus ini dan menuntut DPRD Indramayu menghidupkan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Baginya, polemik Rp2 miliar ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut integritas lembaga daerah.

Samsul meminta DPRD agar segera mengambil langkah konkret dan mengumumkan secara terbuka hasil pengawasan yang dilakukan.

“Jangan biarkan publik dibutakan. DPRD harus berani, transparan, dan bekerja untuk rakyat,” tegasnya. (Win/Dwi)