Phonska Langka di Indramayu, Ketua Komisi II Desak Pemerintah Evaluasi Pabrik Pupuk

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Kelangkaan pupuk NPK Phonska kembali menghantui petani di Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosyadi, menyoroti serius persoalan ini karena dinilai mengganggu momentum tanam dan berpotensi menekan produktivitas pertanian di salah satu lumbung pangan Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan, Imron menyebut akar persoalan bukan pada stok nasional, melainkan pada kendala logistik, khususnya keterlambatan pengiriman dari pabrik pusat ke wilayah Indramayu.

Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, padahal kebutuhan di musim tanam terus meningkat.

“Problem saat ini adalah Phonska yang sering tidak ada karena alasan teknis keterlambatan pengiriman dari Gresik ke sini. Petani tiap hari datangi kios mau menebus, tapi kios belum dapat pasokan dari distributor karena stok di gudang PI pun belum terisi,” ujar Imron Rosyadi, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang petani di kios pupuk menjadi pemandangan yang kerap ditemui di lapangan.

Banyak petani terpaksa menunda pemupukan, bahkan sebagian memilih menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal demi menjaga tanaman tetap tumbuh optimal.

Situasi ini, menurut Imron, tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan hasil panen.

Di sisi lain, Pupuk Indonesia menyatakan bahwa alokasi pupuk untuk Indramayu sejatinya tergolong besar.

Koordinator Pupuk Indonesia Indramayu, Mokhamad Fitri Yedi, menyebut Indramayu merupakan daerah dengan jatah pupuk terbesar di Jawa Barat, dengan aktivitas distribusi yang berlangsung intens dari gudang ke kios pengecer.

“Khusus di Jatibarang, kalau masa puncak pemakaian bisa keluar 400 ton tiap hari. Indramayu itu alokasi paling besar se-Jawa Barat,” jelas Fitri Yedi memaparkan kekuatan stok lini III yang mencapai 2.500 ton secara keseluruhan.

Namun, Imron menilai ada anomali antara ketersediaan stok di atas kertas dengan realitas di lapangan.

Menurutnya, jarak pabrik yang jauh dari sentra pertanian di Indramayu menjadi salah satu faktor utama tersendatnya distribusi, terutama saat terjadi gangguan cuaca atau kendala transportasi lintas daerah.

Melihat kondisi tersebut, Imron melontarkan gagasan yang dinilainya sebagai solusi jangka panjang.

Ia mendorong pemerintah pusat dan Pupuk Indonesia mengevaluasi lokasi pabrik pupuk yang selama ini terpusat di Jawa Timur, sementara konsumen terbesar justru berada di wilayah Jawa Barat, termasuk Indramayu.

“Kenapa pabrik pupuknya ada di Gresik? Tiap tahun pasti ada problem pengiriman, apalagi kalau Jawa Tengah banjir, armada terlambat. Kami mendorong PI bisa bangun pabrik di Indramayu agar cepat. Kalau PI mau, kami siap support lahan untuk terwujud,” tegas Imron.

Ia menambahkan, kelancaran distribusi pupuk Urea yang diproduksi di Cikampek dapat menjadi contoh nyata bahwa kedekatan lokasi pabrik dengan wilayah pertanian sangat berpengaruh terhadap stabilitas pasokan.

Menurutnya, pendekatan ini perlu menjadi perhatian bersama agar persoalan pupuk tidak terus berulang setiap musim tanam.

“Kalau Urea pasokannya selalu ada, standby, karena lebih dekat (Cikampek). Jadi nanti ini menjadi perhatian bersama,” tutupnya.

Dengan tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi, DPRD Indramayu berharap pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait segera mengambil langkah konkret agar distribusi pupuk, khususnya NPK Phonska, dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Win/Dwi)