Dampak Penonaktifan BPJS Disorot, Fraksi PDI Perjuangan Minta Evaluasi Layanan Kesehatan Indramayu

Rapat paripurna DPRD Indramayu penyampaian laporan reses masa persidangan I tahun 2026. (foto/mandanews/win)

Indramayu, MandaNews - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu menyampaikan sejumlah persoalan layanan kesehatan dan air bersih saat memaparkan hasil reses masa persidangan I tahun 2026.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori PBI JKN yang dinilai berdampak pada masyarakat miskin, terutama pasien gawat darurat.

“Penonaktifan BPJS PBI JKN menyebabkan banyak pasien prioritas tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan, padahal mereka sangat membutuhkan penanganan medis,” ujar anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PDI Perjuangan, Wanirih saat paripurna, Kamis (19/02/2026).

Ia juga menyoroti pelayanan puskesmas yang dinilai belum maksimal, mulai dari pegawai yang tidak berada di tempat saat jam kerja hingga stok obat yang sering kosong.

“Akibatnya, pasien BPJS harus membeli obat di luar. Kami minta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja dan memastikan ketersediaan obat,” tegasnya.

Selain itu, Wanirih meminta pemerintah daerah meningkatkan pencegahan penyakit demam berdarah di musim pancaroba.

Pada sektor pelayanan air bersih, ia menyoroti masalah debit dan kualitas layanan Perumdam Tirta Dharma Ayu serta tarif air yang dinilai masih mahal.

“Kami mendorong evaluasi tata kelola dan tarif air agar pelayanan maksimal dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap berbagai aspirasi masyarakat tersebut segera ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan dan perbaikan layanan publik di Kabupaten Indramayu. (Win/Dwi)