Fraksi PKB Indramayu Beberkan Hasil Reses, Hak Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Jadi Tuntutan Warga

Amri Amrullah saat membacakan hasil laporan reses masa persidangan I tahun 2026. (foto/mandanews/win)

Indramayu, MandaNews - Aspirasi masyarakat dari berbagai sektor mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (19/02/2026).

Melalui laporan hasil Reses Masa Persidangan I Tahun 2026, Amri Amrullah mewakili Fraksi PKB memaparkan beragam persoalan krusial mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga infrastruktur yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKB menilai program Universal Health Coverage (UHC) telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat sehingga harus tetap menjadi prioritas anggaran daerah.

“Kesehatan merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar, maka program UHC harus tetap berlanjut dan dianggarkan secara penuh,” kata Amri.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pendataan peserta BPJS PBI yang dinilai masih belum optimal.

Pembaruan data penerima bantuan iuran, kata dia, harus dilakukan secara cepat dan tepat agar masyarakat tidak kehilangan hak layanan kesehatan.

“Proses pembaruan data tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menerima banyak masukan masyarakat terkait program MBG yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya.

Karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dengan prioritas pada pendidikan dasar.

Amri menegaskan pendidikan gratis secara maksimal merupakan kebutuhan utama masyarakat karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Persoalan lingkungan hidup, khususnya penanganan sampah, juga menjadi perhatian serius Fraksi PKB.

Volume sampah yang terus meningkat dinilai tidak hanya merusak estetika lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah serta memperbaiki sistem pengelolaan dari tingkat desa hingga kecamatan.

“Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujar Amri.

Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB mendorong adanya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu di desa, untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Program pelatihan tersebut diharapkan menyesuaikan potensi lokal, seperti pengembangan UMKM, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga literasi keuangan dan digital.

Fraksi PKB juga menyoroti kesulitan pelaku UMKM dalam mengakses permodalan.

“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sehingga pemerintah harus menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” katanya.

Dalam sektor pertanian, Fraksi PKB mengungkap adanya konflik antara kelompok tani tebu dan peternak sapi terkait pemanfaatan lahan serta dampak aktivitas peternakan terhadap lahan pertanian.

Menurut Amri, konflik tersebut harus segera diselesaikan melalui musyawarah agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, di bidang infrastruktur dan pembangunan, Fraksi PKB menyoroti persoalan banjir yang masih sering terjadi setiap musim hujan akibat sistem drainase dan saluran air yang belum optimal.

Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pelosok desa serta penyediaan penerangan jalan umum dinilai masih perlu ditingkatkan.

Kerusakan jalan juga menjadi keluhan utama masyarakat karena menghambat aktivitas ekonomi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Kami meminta pemerintah daerah segera melakukan percepatan perbaikan dan pemeliharaan jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Amri. (Win/Dwi)