Revitalisasi Tambak Picu Demo Ricuh, Fraksi PDI Perjuangan Indramayu Sentil Bupati Soal Komunikasi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Indramayu, H Edi Fauzi (kiri) anggota FPDI Perjuangan, H Sutaryono (kanan). (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, H Edi Fauzi, menyoroti rencana revitalisasi tambak yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah pesisir Indramayu.

Ia menilai, polemik yang berujung aksi demonstrasi oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) hingga terjadi kericuhan pada Kamis (2/4/2026), merupakan bentuk keresahan masyarakat yang perlu disikapi secara bijak.

Edi mengatakan, aksi tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi kegelisahan para petani tambak yang merasa lahan garapan mereka terancam terdampak proyek tersebut.

“Yang terjadi kemarin itu sebenarnya ekspresi keresahan masyarakat pesisir. Lahan yang sudah mereka garap selama bertahun-tahun terancam diambil untuk proyek PSN, sehingga mereka ingin mengadu kepada pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik,” ujar Edi, Jumat (03/04/2026).

Menurut dia, situasi tersebut seharusnya dapat dihindari apabila pemerintah daerah, khususnya bupati, lebih mengedepankan komunikasi intensif dengan masyarakat terdampak sejak awal.

Ia menilai, pendekatan dialog dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat.

“Ini tidak perlu terjadi jika bupati membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat, memberikan penjelasan secara terbuka, dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama,” katanya.

Edi juga mendorong agar bupati dapat turun langsung menemui masyarakat pesisir guna mendengarkan aspirasi mereka secara langsung, sekaligus menghitung secara komprehensif dampak sosial dan ekonomi dari proyek tersebut.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan petani tambak selama ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi perikanan di Indramayu.

“Produksi ikan di Indramayu menyumbang sekitar 33,9 persen di Jawa Barat, dengan total produksi mencapai 528 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 348 ribu ton berasal dari petani tambak. Ini harus menjadi pertimbangan serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi psikologis masyarakat yang tengah diliputi kekhawatiran.

Ia berharap kebijakan yang diambil tidak justru memperburuk keadaan, melainkan mampu menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Pemerintah daerah memang tidak punya kewenangan penuh karena ini proyek pusat, tetapi setidaknya bisa menghitung dampak sosial ekonominya. Jangan sampai masyarakat yang sudah resah justru Bupati berfikir untuk memenjarakan rakyatnya,” kata dia.

Selain itu, DPRD Indramayu, lanjut Edi, berencana mengagendakan audiensi dengan perwakilan KOMPI pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.

Pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan gambaran utuh terkait implementasi PSN di sektor tambak.

Edi berharap, ke depan para petani tambak tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra strategis dalam proyek tersebut.

“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton atau bahkan dirugikan, tetapi bisa menjadi bagian dari proyek ini dan ikut merasakan manfaatnya bagi peningkatan ekonomi,” ujarnya. (Win/Dwi)