Ketua Komisi II Pertanyakan Komitmen UIN Cirebon atas Hibah Tanah Pemda Indramayu

Indramayu, MandaNews - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, mempertanyakan keseriusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam merealisasikan pembangunan Kampus II di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.

Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut pembangunan, padahal lahan seluas 18 hektare telah dihibahkan sejak empat tahun lalu.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu secara resmi menghibahkan tanah seluas 18 hektare kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kini telah bertransformasi menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tanah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Kampus II sebagai bagian dari pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam di wilayah barat Kabupaten Indramayu.

"Hibah ini merupakan bentuk dukungan nyata Pemda terhadap kemajuan pendidikan tinggi, khususnya di wilayah Indramayu barat," ujar Imron Rosadi, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Jumat (08/08/2025).

"Namun sampai hari ini, setelah beberapa tahun berlalu, kami belum melihat adanya progres pembangunan apapun," sambungnya.

Imron menegaskan bahwa harapan masyarakat dan DPRD saat itu sangat besar. Hibah tanah dinilai sebagai peluang emas untuk membawa mukti plyer efek tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dulu kami menyambut baik hibah ini, dengan harapan pembangunan kampus bisa segera dilakukan. Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga bisa menumbuhkan perekonomian baru bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aset daerah yang telah diserahkan semestinya memberikan manfaat nyata dalam jangka waktu yang wajar untuk proses pembangunan daerah.

"Jangan sampai hibah ini manfaatnya bisa dirasakan dalam tempo waktu yang lama atau bahkan waktunya masi belum jelas entah kapan?. Waktu terus berjalan dan masyarakat banyak berharap bisa direalisasikan secepatnya.

Komisi II DPRD Indramayu, lanjut Imron, akan segera mengagendakan kordinasi dengan pihak UIN guna meminta penjelasan terkait kendala atau alasan apa belum dimulainya pembangunan.

“Kami ingin tahu masalahnya di mana, supaya ada kejelasan. Jangan sampai publik menilai Pemda hanya kasih tanah lalu dibiarkan terbengkalai,” pungkas Imron. (Dwi/red)