Hutang Petani Indramayu Capai Rp1,5 Triliun, Komisi 2 DPRD Panggil BPS dan DKPP

Indramayu, MandaNews - Utang petani Indramayu yang mencapai hampir Rp 1,5 triliun menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Angka fantastis ini mencuat setelah dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menjelaskan persoalan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 sebagai tindak lanjut audiensi dengan BEM Nusantara.

Pihaknya memanggil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta BPS untuk memastikan validitas data.

“Data Rp 1,5 triliun itu berasal dari OJK tahun 2023 dan dipublikasikan BPS pada 2024. Jadi, memang benar banyak petani yang berutang, terutama karena keterbatasan modal untuk menggarap sawah,” kata Imron, ditemui di gedung DPRD Indramayu, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, berutang bukan masalah selama digunakan untuk usaha produktif. Namun ia mengingatkan agar petani tidak terjebak berutang kepada tengkulak.

“Kalau utang ke tengkulak, posisi petani semakin lemah karena harga gabah bisa ditekan. Lebih baik melalui perbankan karena ada regulasi yang jelas,” ujarnya.

Imron menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan OJK untuk mengetahui apakah ada kredit macet di sektor pertanian dan peluang penerapan kebijakan penghapusan utang sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Tim Neraca BPS Indramayu, Sana Damarhita, menegaskan utang petani tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai kondisi darurat.

Menurutnya, jika dilihat dari rasio pinjaman terhadap produksi padi, posisi Indramayu justru lebih baik dibandingkan Karawang dan Subang.

“Rasio di Indramayu 1,06, sementara Karawang dan Subang 1,2. Artinya, rasio utang di Indramayu masih wajar. Sektor pertanian memang dominan, sehingga wajar jika banyak kredit usaha di bidang ini,” jelas Sana.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, Muhammad Iqbal, menegaskan pihaknya akan terus mendorong peningkatan produktivitas padi untuk mengurangi beban utang petani.

“Rata-rata produksi padi Indramayu saat ini 7 ton per hektare. Target kami bisa meningkat menjadi 7,3 hingga 7,5 ton. Untuk itu diperlukan dukungan infrastruktur terutama irigasi, penanganan hama, serta bantuan benih,” jelasnya.

Iqbal menambahkan, wacana pemutihan utang masih perlu dikoordinasikan dengan pihak perbankan, sebab kewenangan ada di lembaga penyalur kredit.

"Terkait pemutihan hutang petani akan kami koordinasikan dengan perbankan, karena kebijakannya itu ada di pihak perbankan, karena daftar-daftarnya juga mungkin ada di perbankan yang mengucurkan dana kredit kur ataupun yang lainnya," terang Iqbal.

Iqbal menambahkan, dengan luas lahan pertanian mencapai 125 ribu hektare, Indramayu menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat.

Pihaknya berharap, Pemerintah daerah, DPRD, hingga perbankan dapat bersinergi agar petani tidak terjerat utang yang membebani, melainkan mendapat akses permodalan yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan. (Win/Riyan)