Fraksi PKB DPRD Indramayu Tolak Program Revitalisasi Tambak, Ini Alasannya

Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Akhmad Mujani Nur. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu, Akhmad Mujani Nur, menyatakan penolakan terhadap program revitalisasi tambak yang direncanakan pemerintah pusat di wilayah Indramayu.

Ia menilai program tersebut belum tepat untuk direalisasikan karena berpotensi memicu konflik sosial dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Mujani, dinamika aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Indramayu beberapa waktu lalu tidak lepas dari kekecewaan masyarakat terhadap rencana tersebut.

Ia menyebut, kurangnya sosialisasi dan pendekatan persuasif dari pemerintah menjadi salah satu pemicu utama munculnya penolakan di lapangan.

“Program ini berpotensi menambah angka kemiskinan karena masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tambak justru merasa terancam kehilangan sumber penghasilan,” kata Mujani, kepada media ini, Jumat (03/04/2026).

Ia menegaskan, Fraksi PKB meminta pemerintah pusat untuk membatalkan rencana revitalisasi tambak di Indramayu.

Jika program tersebut tetap dipaksakan, pihaknya bersama masyarakat akan mengambil langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk penolakan.

Mujani juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko memicu konflik horizontal antara masyarakat dan pemerintah.

Pasalnya, banyak warga yang beranggapan tambak yang selama ini mereka kelola akan diambil alih tanpa kejelasan mekanisme maupun jaminan kesejahteraan ke depan.

“Perekonomian masyarakat Indramayu bertumpu pada sektor pertanian, baik padi maupun tambak. Ketika itu terganggu tanpa solusi yang jelas, wajar jika masyarakat menolak,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi konflik tidak hanya terjadi di beberapa kecamatan seperti Pasekan, Cantigi, Arahan, Indramayu, dan Balongan, tetapi bisa meluas ke seluruh wilayah yang memiliki tambak.

Karena itu, Mujani meminta pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, untuk mengedepankan komunikasi terbuka sebelum menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut dia, sosialisasi yang masif dan edukasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, serta dampak program sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan dan solusi, bukan langsung merealisasikan program tanpa komunikasi. Kalau tidak, konflik seperti ini akan terus berulang,” kata dia.

Fraksi PKB berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pelaksanaan program revitalisasi tambak di Indramayu pada 2026 agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas. (Win/Dwi)