Wakil Ketua DPRD Jabar Dukung Gerakan 1.000 Sehari, Tapi Ingatkan Transparansi Jadi Prioritas

Indramayu, MandaNews - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), sebuah program sosial berbasis gotong royong yang mengajak aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari guna membantu warga kurang mampu.
Program yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini resmi tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tertanggal 1 Oktober 2025, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Gerakan ini ditujukan kepada bupati/wali kota, kepala perangkat daerah, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai mencerminkan nilai luhur bangsa.
Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Secara prinsip kami mendukung karena gotong royong adalah nilai dasar bangsa dan bagian dari ajaran Sunda. Tapi pelaksanaan teknisnya harus jelas, jangan sampai menimbulkan persepsi pungutan baru yang membebani masyarakat,” ujar Ono, Rabu (8/10/2025).
Ono menegaskan, setiap pihak yang menggalang dana baik pemerintah daerah, instansi pendidikan, maupun organisasi masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala kepada publik.
“Kalau transparansi terjaga, masyarakat akan percaya. Bahkan bisa jadi gerakan ini berkembang luas dan menular ke daerah lain,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar tahap awal pelaksanaan gerakan difokuskan pada lingkungan ASN dan lembaga pemerintah, sebelum diperluas ke masyarakat umum dan sektor swasta.
“Setelah mekanisme pengawasan dan pelaporan terbukti berjalan baik, baru bisa diperluas ke masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ono menilai gerakan Rereongan Sapoe Sarebu berpotensi menjadi solusi alternatif menghadapi kemungkinan penurunan APBD 2026, asalkan dijalankan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
“Semangatnya bagus. Tapi akuntabilitas dan kejelasan mekanisme harus menjadi fondasi utama agar tidak muncul kecurigaan publik,” tegasnya.
Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu sendiri tidak sekadar penggalangan dana, tetapi juga merupakan upaya membangun solidaritas sosial berlandaskan kearifan lokal Sunda silih asah, silih asih, silih asuh.
Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat, seperti biaya pengobatan, perlengkapan sekolah, bantuan sembako, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). (Win/Riyan)
Bagikan artikel ini: