Menjawab Tuntutan Massa Cipayung Plus, Imron Rosadi Ungkap Sejumlah Persoalan yang Harus Dibenahi Pemkab Indramayu

Imron Rosadi, anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB (pojok kiri) saat menemui massa aksi, Kamis 29 Oktober 2026 malam. (foto/mandanews/red)
Indramayu, MandaNews - Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, menjawab tuntutan aksi mahasiswa Cipayung Plus Indramayu terkait evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ia menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, jaminan kesehatan masyarakat, banyaknya jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt), hingga program pendidikan yang belum terealisasi.
Imron mengatakan, DPRD telah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan Riset Potensi Daerah (Rispoda) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, potensi besar Indramayu di sektor pertanian dan perikanan perlu dioptimalkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Contoh penghasil padi tertinggi nasional, namun tidak memiliki industri pengolahan yang cukup besar. Misal pabrik tepung beras saja belum ada yang skala nasional, pasar induk beras tidak ada, (hilirisasi produk hasil pertanian),” kata Imron, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, besarnya produksi pertanian Indramayu seharusnya dapat menjadi modal untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian. Keberadaan industri tersebut dinilai dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai jual produk, serta mendorong perputaran ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada penjualan hasil panen mentah.
Selain pertanian, Imron menilai sektor perikanan juga memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh industri pengolahan yang memadai, termasuk industri pakan ikan dan pengolahan hasil perikanan.
“Hasil perikanan produksi tertinggi di Jawa Barat, khususnya ikan nila tertinggi nasional. Menghasilkan PNBP sektor perikanan 10 besar nasional tidak didukung oleh industrialisasi produk olahan, termasuk pabrik pakan ikan belum ada," kata Imron.
"Pengolahan perikanan masih sangat terbatas, padahal ada rumput laut, ikan budidaya, tangkap bahkan garam juga sebagai sentra garam nasional. Kalau itu semua dilakukan pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.
Menurut Imron, pengembangan industri pengolahan pertanian dan perikanan harus dibarengi dengan intensifikasi, ekstensifikasi, serta penguatan kelembagaan kedua sektor tersebut.
Dengan demikian, petani dan nelayan tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai produksi hingga pemasaran.
Dalam bidang kesehatan, Imron menegaskan bahwa Fraksi PKB telah mendorong pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menilai, perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan keaktifan peserta menjadi bagian penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat.
“Terkait jaminan kesehatan masyarakat, kami sudah teriak kencang untuk JKN harus pada predikat UHC agar minimalnya 98 persen masyarakat Indramayu jaminan kesehatannya terlindungi,” katanya.
Imron juga menyoroti banyaknya jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang masih diisi oleh Plt. Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD. Ia bahkan menggunakan pantun untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi tersebut.
“Gadis ayu dari Kedung Wungu hobinya makan pete, bagaimana Indramayu maju kalau pejabatnya banyak Plt,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pantun tersebut disampaikan karena kritik melalui narasi normatif telah berulang kali disuarakan.
Menurutnya, penataan jabatan dan pengisian posisi secara definitif menjadi hal yang perlu diperhatikan agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal, dengan pembagian tanggung jawab dan pelaksanaan program yang lebih terarah.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah program Indramayu Kuliah atau satu desa satu sarjana yang hingga kini belum berjalan selama dua tahun.
Imron mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan mendorong agar program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun depan, meskipun target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun terancam tidak tercapai secara penuh.
“Kami juga sudah evaluasi untuk tahun depan agar dilaksanakan, meskipun target RPJMD lima tahun tidak akan tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya generasi muda di desa. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan perencanaan, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan agar program tidak kembali tertunda.
Terkait evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, Imron menyebut DPRD memiliki mekanisme resmi melalui pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati atas kinerja tahun anggaran 2026. Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal 2027 dan akan menjadi ruang bagi DPRD untuk menyampaikan catatan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Secara sistematis evaluasi kinerja itu forumnya pada laporan pertanggungjawaban Bupati. Kinerja tahun 2026 akan dievaluasi di awal tahun 2027, dan kami akan memberikan catatan kritis, strategis, dan konstruktif,” pungkasnya. (Win/Dwi)
Bagikan artikel ini: