136 Desa di Indramayu Belum Punya Mobil Siaga, Fraksi Golkar Dorong Pengadaan Bertahap Mulai 2027

Hj Siti Aminah anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Golkar saat membacakan hasil reses. (foto/mandanews/red)
Indramayu, MandaNews - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu menyediakan mobil siaga desa secara bertahap mulai 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan transportasi darurat, terutama bagi warga sakit dan ibu yang membutuhkan pertolongan persalinan.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Hj Siti Aminah, mengatakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang 2026, masih terdapat 136 desa yang belum memiliki mobil siaga.
“Masih ada 136 desa yang belum memiliki mobil siaga. Kami berharap pemerintah daerah mulai mengupayakan pengadaannya pada tahun 2027, meskipun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Hj Siti Aminah, Kamis (29/10/2026) saat paripurna.
Menurutnya, keberadaan mobil siaga sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan masyarakat, khususnya ketika warga harus mendapatkan penanganan medis secara cepat, menjalani rujukan ke rumah sakit, atau menghadapi kondisi darurat lainnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kendaraan siaga dapat menjadi kendala serius bagi masyarakat ketika membutuhkan pertolongan mendesak. Karena itu, ketersediaan sarana transportasi darurat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi desa-desa yang belum memilikinya.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan justru mengalami kesulitan hanya karena tidak tersedianya kendaraan yang memadai di desanya,” ujarnya.
Siti Aminah menegaskan, Fraksi Golkar memahami bahwa pengadaan mobil siaga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan. Namun, pemerintah daerah diharapkan tetap menyusun langkah konkret agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap.
Menurutnya, Pemkab Indramayu dapat memulai dengan mendata desa-desa yang belum memiliki mobil siaga, kemudian menentukan jumlah kendaraan yang dapat diadakan pada 2027 berdasarkan kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Minimal pada tahun 2027 sudah mulai dicicil pengadaannya. Pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan anggaran, kemudian mengupayakan berapa desa yang bisa dipenuhi terlebih dahulu. Yang terpenting, ada perencanaan dan realisasi secara bertahap,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyediaan mobil siaga tidak cukup hanya dengan pengadaan kendaraan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan pengemudi, biaya operasional, pemeliharaan, serta mekanisme penggunaan yang mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, sistem pelayanan harus dirancang agar mobil siaga benar-benar berfungsi saat dibutuhkan dan tidak menjadi beban tambahan bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan.
Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Indramayu memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan rencana konkret penyediaan mobil siaga desa, termasuk skema pembiayaan, tahapan realisasi, serta langkah pemerataan pelayanan bagi masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok.
“Bagi kami, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kehadiran mobil siaga diharapkan dapat membantu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan penanganan keadaan darurat,” tegas Siti Aminah.
Fraksi Golkar berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran daerah, sehingga secara bertahap semakin banyak desa di Kabupaten Indramayu yang memiliki fasilitas transportasi darurat untuk melayani kebutuhan warganya. (Win/Dwi)
Bagikan artikel ini: