Logo

Gagal Panen dan Tanam Mundur Jadi Sorotan Reses, Fraksi PDI Perjuangan Indramayu Dorong Pembenahan Irigasi

Redaktur - mandaNews
Gagal Panen dan Tanam Mundur Jadi Sorotan Reses, Fraksi PDI Perjuangan Indramayu Dorong Pembenahan Irigasi

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Indramayu, Lina Hilmia saat rapat paripurna. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti persoalan kerusakan infrastruktur irigasi yang berdampak terhadap aktivitas pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen.

Pemerintah daerah didorong menjadikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian sebagai skala prioritas kebijakan.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Lina Hilmia, dalam laporan kegiatan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026, Kamis (29/10/2026).

Lina mengatakan, kondisi pertanian di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu tengah menghadapi tantangan serius, terutama akibat persoalan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan lahan persawahan.

Pada musim tanam saat ini, sebagian wilayah pertanian mengalami gagal panen, sedangkan sebagian lainnya terpaksa menunda waktu tanam.

Menurutnya, keputusan petani untuk memundurkan jadwal tanam juga bukan tanpa risiko. Pasalnya, kondisi tersebut berpotensi membuat tanaman padi menghadapi ancaman gagal panen lebih tinggi seiring dengan masuknya puncak musim penghujan.

“Masih banyak jalur irigasi yang mengalami kerusakan, pendangkalan serta penyempitan yang tidak segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah,” kata dia.

Ia menjelaskan, persoalan irigasi yang belum tertangani secara optimal turut memengaruhi distribusi air ke area persawahan. Di sisi lain, sistem penggiliran air dinilai belum berjalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan petani.

Kondisi tersebut membuat petani harus menghadapi ketidakpastian dalam menentukan jadwal tanam. Padahal, ketepatan waktu tanam dan kecukupan pasokan air merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di Kabupaten Indramayu yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi.

Lina menegaskan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Upaya penanganan tidak cukup hanya melalui perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam program pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Untuk itu, kami berharap langkah kebijakan konkret dan nyata dari pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pertanian untuk menjadi skala prioritas,” ujarnya.

Menurut Lina, perhatian terhadap sektor pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan saluran irigasi hingga peningkatan sistem pengelolaan dan distribusi air. Dengan demikian, kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi dan risiko kerugian akibat gagal panen bisa ditekan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menjadikan angka produksi padi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Data produksi harus diimbangi dengan pemahaman terhadap kondisi nyata yang dihadapi petani, termasuk kendala irigasi, keterlambatan tanam, dan ancaman perubahan cuaca.

“Angka produksi padi dalam menunjang ketahanan pangan bukan hanya dilihat dari data di atas kertas. Lebih dari itu, pemerintah daerah harus melihat keadaan riil atas problem dan kendala yang dihadapi petani dalam memperjuangkan ketahanan pangan,” tegasnya.

Melalui hasil reses tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan petani. (Win/Dwi)