Imron Rosadi Minta Anggaran Rehabilitasi Pustu Dialihkan untuk Pemenuhan UHC Indramayu 2027

Anggota DPRD Indramayu, Imron Rosadi saat rapat badan anggaran. (foto/mandanews/red)
Indramayu, MandaNews - Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, meminta agar anggaran rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dialihkan untuk memperkuat pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan masyarakat pada 2027.
Menurutnya, banyak Pustu yang ditemukan dalam kondisi sepi tanpa aktivitas pelayanan kesehatan. Ia menilai anggaran lebih baik difokuskan untuk memperkuat pelayanan Puskesmas agar lebih maksimal dan mampu bersaing dengan klinik maupun praktik dokter mandiri.
“Kami banyak menemukan kondisi Pustu yang sepi tanpa aktivitas pelayanan kesehatan. Buat apa kita bangun dan perbaiki kalau faktanya Pustu tidak ada manfaatnya. Lebih baik perkuat layanan di Puskesmas agar bisa maksimal dan bisa bersaing dengan klinik atau dokter yang buka praktik,” kata Imron dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Indramayu saat membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Menurutnya, kebutuhan anggaran UHC harus menjadi perhatian karena terdapat kewajiban pembayaran anggaran tahun sebelumnya sekaligus pembiayaan program untuk tahun berjalan.
Imron memaparkan, beban anggaran UHC tahun 2026 yang harus dibayarkan pada 2027 mencapai Rp139 miliar. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pemenuhan UHC level prioritas pada 2027 diperkirakan sekitar Rp239 miliar.
“Jadi anggaran untuk program UHC ini sangat besar di tahun 2027, untuk bayar utang 2026 plus ditambah dengan anggaran 2027-nya,” kata Imron, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, alokasi yang tercantum dalam draf RAPBD 2027 yang diusulkan Dinas Kesehatan sebesar Rp76 miliar belum mencukupi untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat Indramayu selama satu tahun penuh.
“Jelas ini tidak bisa meng-cover kesehatan masyarakat Kabupaten Indramayu untuk satu tahun dari Januari sampai Desember,” ungkap Imron yang juga Ketua Komisi II DPRD Indramayu itu.
Karena itu, Imron meminta Dinas Kesehatan lebih memfokuskan perencanaan anggaran pada pemenuhan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
Ia menegaskan, keberlanjutan program tersebut penting karena target kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Indramayu telah ditetapkan sebesar 98 persen dari jumlah penduduk atau berada pada level UHC prioritas.
“Sekali lagi kami mendesak bahwa anggaran UHC atau jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Indramayu yang dicover oleh APBD ini harus tetap dijalankan, karena ini sudah tertuang dalam RPJMD,” ujarnya.
Menurut Imron, DPRD melalui pembahasan anggaran ingin memastikan komitmen pemerintah daerah terhadap target pelayanan kesehatan tersebut tetap terakomodasi dalam APBD 2027.
Dengan demikian, ia meminta agar kebutuhan pembiayaan UHC menjadi salah satu fokus pembahasan RAPBD, sehingga masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai target yang telah direncanakan pemerintah daerah. (Win/Dwi)
Bagikan artikel ini: