Kisruh Ujikom Talenta di Indramayu, Ketua Komisi I DPRD Soroti Keterlibatan Dua Pejabat dari Cirebon

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Efendi. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Kisruh pelaksanaan uji kompetensi (ujikom) talenta di Kabupaten Indramayu yang mengikutsertakan dua pejabat dari Kabupaten Cirebon mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Efendi, menilai langkah tersebut sangat memprihatinkan.

Menurut dia, meskipun secara aturan diperbolehkan, kebijakan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan dari sisi moral.

"Hal itu sangat memprihatinkan dan cacat moral. Meskipun secara aturan dibolehkan, tapi secara moral dipertanyakan," ujar Endang.

Ia mempertanyakan alasan dilibatkannya pejabat dari luar daerah dalam proses tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Indramayu seharusnya memiliki sumber daya manusia yang mampu mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

"Pertanyaannya apakah di Indramayu sudah tidak ada orang pintar? Apakah sistem birokrasi di sini tidak mampu menghasilkan orang yang kompeten sehingga harus mencari calon kepala dinas dari kabupaten luar?" katanya.

Endang mengaku kecewa sebagai putra daerah yang telah lama berproses di Indramayu.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan kepercayaan lebih besar kepada aparatur maupun sumber daya manusia asal Indramayu.

"Terus terang saya kecewa sebagai orang Indramayu yang berproses di Indramayu. Mau sampai kapan kita impor terus ini," jelas Endang Efendi yang juga kader Partai Golkar.

Menurut Endang, sejak kepemimpinan Bupati Pak Ope Mustofa, masyarakat sempat dibuat galau dengan anggapan masih minimnya masyarakat Indramayu yang menempuh pendidikan tinggi.

Namun, kondisi tersebut dinilainya telah berubah. Saat ini, kata dia, sudah banyak putra-putri Indramayu yang berhasil menempuh pendidikan tinggi maupun telah lama berproses di lingkungan birokrasi daerah.

"Sekarang sudah banyak putra-putri kita yang sekolah tinggi atau berproses lama di Indramayu tapi tidak diakomodir. Jangan sampai muncul sentimen karena bupatinya bukan orang Indramayu," ujar Endang.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di bidang pendidikan, seharusnya diikuti dengan komitmen pemimpin daerah untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah mengabdikan kemampuan yang dimiliki di daerahnya sendiri.

"Peningkatan IPM di bidang pendidikan mestinya berbanding lurus dengan komitmen pemimpin yang memberikan kesempatan berkarya di negeri sendiri," katanya.

Endang berharap pemerintah daerah benar-benar memberikan ruang bagi sumber daya manusia lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Jangan sampai kita cuma jadi penonton," tegasnya. (Win/Dwi)