Herman Khaeron Kritik Pemerintah Soal Pembatasan Kuota BBM untuk SPBU Swasta

Indramayu, MandaNews - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengkritisi adanya rencana pembatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan dan berdampak pada kenaikan harga di pasaran.

“Yang menjadi kebutuhan hajat hidup masyarakat itu, seperti pangan, energi, dan air, semestinya tidak dibatasi. Karena semakin dibatasi, komoditas tersebut justru akan semakin mahal. Ini hukum besi ekonomi, supply dan demand,” ujar Herman usai menghadiri sebuah acara di salah satu hotel di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/9/2025).

Herman menegaskan, pemerintah seharusnya fokus menjaga agar BBM bersubsidi tepat sasaran karena menggunakan uang negara. Sementara untuk BBM nonsubsidi atau komersial, ia menilai tidak perlu ada pembatasan.

“Kalau yang komersial biarkan saja. Swasta punya jalurnya masing-masing, punya produksinya masing-masing, dan saya kira mereka akan menjadi kompetitor yang sehat. Jadi menurut saya kurang tepat jika ada pembatasan untuk SPBU swasta,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan, kelangkaan BBM bisa berdampak pada terganggunya kestabilan harga, dan pemulihan pasokan akan memakan waktu lama.

Lebih jauh, Herman mengaitkan hal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada energi. Ia menilai program tersebut bagus, namun harus diterjemahkan dalam strategi yang konkret.

“Artinya, kita tidak harus memaksakan peningkatan lifting minyak karena sumber daya alam kita terbatas. Namun, penggunaannya bisa dikurangi dengan mendorong penggunaan mobil listrik, peralatan rumah tangga berbasis listrik, serta mengalihkan kebutuhan yang saat ini masih menggunakan BBM ke energi listrik. Energi listrik tersebut ke depan harus memanfaatkan energi baru terbarukan,” jelasnya.

Herman memastikan, DPR akan mengkritisi rencana pembatasan BBM untuk SPBU swasta dalam rapat-rapat bersama kementerian atau BUMN terkait.

“Saya akan bicara soal ini ketika rapat dengan BUMN terkait. DPR punya fungsi pengawasan, dan hal seperti ini harus dikritisi,” tandasnya. (Win/Riyan)