Fraksi PDI Perjuangan "Semprot" Eksekutif Indramayu: Tiang Listrik Gelap, Sampah Bom Waktu, Hingga Pungli Sekolah yang Dilegalkan Komite

Suasana rapat paripurna laporan hasil reses masa persidangan II DPRD Indramayu tahun 2026. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu Masa Sidang II Tahun 2026 mendadak riuh.

Fraksi PDI Perjuangan secara blak-blakan membongkar borok pelayanan publik, infrastruktur yang mampet, hingga carut-marut dunia pendidikan yang langsung dirasakan oleh konstituen di enam Daerah Pemilihan (Dapil).

Laporan hasil serap aspirasi (reses) dari 12 anggota fraksi banteng moncong putih ini dibacakan langsung oleh srikandi parlemen Indramayu, Anggi Noviah.

Dalam penyampaiannya, PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah agar bekerja nyata, bukan sibuk jualan pencitraan di media massa.

Petani Menjerit Kekeringan, Pemkab Diminta Berhenti "Pencitraan"

Sorotan tajam pertama tertuju pada sektor pertanian dan krisis air bersih yang mencekik warga saat musim kemarau.

Anggi menyampaikan bahwa kebijakan giliran air yang digagas pemerintah daerah sama sekali tidak efektif alias zonk.

Saluran irigasi dibiarkan mendangkal akibat sedimentasi ekstrem, memicu gagal panen massal dari wilayah barat, timur, hingga selatan.

"Upaya nyata Pemerintah Daerah dalam mengatasi ancaman gagal panen akibat kurangnya pasokan air dan ancaman kelangkaan air bersih harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar hanya pemberitaan," tegas Anggi dari podium paripurna, Senin (20/07/2026).

Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menuntut Pemkab Indramayu berhenti mengabaikan waduk-waduk besar di sekitar wilayah tersebut.

Pemerintah didorong untuk segera menambah debit air pada embung-embung besar serta membangun sodetan-sodetan baru demi menyelamatkan masa depan pertanian dan investasi.

Tarif PDAM Naik, Kualitas Air "Butek"

Bukannya memberikan solusi di tengah kekeringan, PDAM Tirta Darma Ayu justru dituding mencekik leher masyarakat.

Berdasarkan laporan masyarakat yang dihimpun saat reses, debit air PDAM menurun drastis, sering mati, dan ironisnya air yang keluar sering dalam kondisi keruh.

"Masyarakat kembali dibebani dengan kenaikan tarif PDAM yang tinggi. Seharusnya kenaikan tarif itu berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan, kenyataannya justru terbalik, tarif naik, kualitas pelayanan menurun," cetus Anggi.

Tak hanya air, masalah sampah di Indramayu disebut kini tengah menjadi bom waktu yang siap meledak akibat minimnya armada pengangkut dan ketiadaan TPS di tiap desa.

PDI Perjuangan mendesak Pemkab memaksimalkan penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah, melakukan modernisasi sistem, serta merevitalisasi TPA Kertawinangun dan TPA Pecuk yang sudah overload.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang membuat jalanan Indramayu gelap gulita, memicu tingginya kerawanan kecelakaan dan aksi kriminalitas.

Pembangunan jalan, jembatan, dan PJU didesak untuk dituntaskan secara periodik dan cepat.

Di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) memang diapresiasi. Namun, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan merah pada birokrasi rujukan yang menyulitkan rakyat kecil, serta carut-marutnya prosedur aktivasi kembali BPJS PBI maupun BPPU yang dinonaktifkan.

Bencana pelayanan paling ironis justru ditemukan di sektor pendidikan. Sistem zonasi PPDB terbukti gagal total mengikis praktik pungutan liar (pungli).

Sekolah-sekolah dinilai makin kreatif mencari celah pungli dengan dalih sumbangan bangku, bangunan, hingga kewajiban membeli LKS.

Tragisnya, fungsi Komite Sekolah dinilai telah bergeser menjadi "stempel" pelindung pungli berkedok kesepakatan wali murid.

"Pungli dalam bentuk apa pun menambah beban orang tua murid. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menindak tegas hal tersebut dan memastikan di setiap satuan pendidikan di Indramayu tidak ada lagi pungutan liar dengan alasan apa pun," pungkas Anggi. (Win/Dwi)