BPJS PBI Tak Aktif hingga Lampu Jalan Mati dan Infrastruktur Rusak, Ini Deretan Aspirasi Warga yang Disampaikan Fraksi PKB DPRD Indramayu

Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Roikhatul Jannah saat membacakan hasil reses masa persidangan II tahun 2026. (foto/mandanews/red)

Indramayu, MandaNews - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2026.

Laporan tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PKB, Roikhatul Jannah, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (20/07/2026).

Dalam laporannya, Fraksi PKB menyebutkan bahwa seluruh aspirasi merupakan hasil pertemuan dan dialog langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu.

Masukan tersebut kemudian dirangkum menjadi sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah.

Roikhatul Jannah mengatakan, berbagai aspirasi yang diterima mencakup enam bidang utama, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, serta infrastruktur dan pembangunan.

"Kegiatan reses pada Masa Persidangan II Tahun 2026 yang telah kami laksanakan merupakan hasil pertemuan atau dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Indramayu yang telah kami rangkum sesuai dengan aspirasi yang kami terima," kata Roikhatul Jannah.

Pada bidang kesehatan, Fraksi PKB menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak lagi aktif. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan ulang sehingga masyarakat kurang mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan.

"Pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan dan memastikan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh BPJS PBI. Jangan sampai masyarakat kurang mampu kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi," kata dia.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti sistem pendaftaran layanan BPJS di puskesmas yang mengharuskan penggunaan aplikasi daring.

Menurut mereka, kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler, akses internet, maupun warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

"Digitalisasi pelayanan memang penting, namun jangan sampai mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menilai masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik, akses internet, hingga sumber belajar dinilai masih memengaruhi mutu pendidikan.

Fraksi PKB berpandangan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga setiap kebijakan harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan, indikator kinerja yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Selain pemerataan kualitas pendidikan, Fraksi PKB juga menyoroti kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Rendahnya penghasilan dan terbatasnya jaminan kesejahteraan dinilai dapat memengaruhi motivasi dan kinerja para guru.

"Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka sekaligus untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan," ungkap Roikha.

Pada bidang lingkungan hidup, Fraksi PKB menyoroti persoalan sampah yang jarang diangkut sehingga mengganggu kebersihan lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

"Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius dan diprioritaskan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warga Kabupaten Indramayu."

Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB menemukan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram masih terjadi di hampir seluruh desa yang dikunjungi saat reses. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan distribusi gas bersubsidi belum berjalan optimal.

Fraksi PKB meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi LPG 3 kilogram, memperkuat pengawasan, serta memastikan gas bersubsidi tersedia secara merata dan dijual sesuai ketentuan.

Pada sektor pertanian, aspirasi masyarakat didominasi persoalan ketersediaan air irigasi. Menurut Fraksi PKB, keterbatasan pasokan air, terutama saat musim kemarau, berdampak pada produktivitas pertanian, risiko gagal panen, hingga menurunnya pendapatan petani.

Karena itu, Fraksi PKB mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya air serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, pada bidang infrastruktur dan pembangunan, Fraksi PKB meminta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Indramayu dan jalan-jalan pelosok desa.

Permasalahan penerangan jalan umum (PJU) yang belum tersedia maupun lampu jalan yang tidak berfungsi juga menjadi perhatian karena dinilai berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Fraksi PKB turut menyoroti masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang berlubang dan rusak. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menghambat kegiatan ekonomi.

"Kami meminta agar pemerintah daerah segera melakukan percepatan perbaikan dan pemeliharaan jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta memprioritaskan ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan berat dan mobilitas tinggi," tutupnya. (Win/Dwi)