Dede Farhan Aulawi Tegaskan Pentingnya Sinergitas Satpol PP dengan Instansi Terkait di Tingkat Kota

FGD dalam rangka sinergitas Satpol PP di Kota Bandung. (foto/mandanews/dok.)

Bandung, MandaNews - Pemerhati Keamanan Dede Farhan Aulawi menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan penting dalam menegakkan peraturan daerah (perda), menjaga ketertiban umum, serta menciptakan ketentraman masyarakat.

Namun, menurutnya, dinamika kota modern menuntut Satpol PP untuk tidak bekerja secara parsial.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satpol PP memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam menegakkan perda, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan ketentraman masyarakat.

Namun, kompleksitas dinamika kota modern menuntut Satpol PP untuk tidak bekerja secara parsial.

"Sinergitas dengan instansi lain, baik internal pemerintah daerah maupun lembaga eksternal, menjadi kebutuhan strategis untuk menciptakan tata kelola kota yang efektif, responsif, dan berkelanjutan,” ujarnya Dede di Bandung, Selasa (18/11).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menjadi narasumber dalam FGD yang diselenggarakan Satpol PP Kota Bandung.

Dede menilai persoalan perkotaan seperti kemacetan, pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata, gangguan ketertiban, konflik sosial, hingga masalah kebersihan merupakan isu multidimensi yang tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja.

Kolaborasi Satpol PP dengan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan TNI dibutuhkan untuk memastikan penanganan komprehensif.

Pada kesempatan itu, ia menambahkan bahwa penegakan perda membutuhkan dukungan data, kewenangan, dan kapasitas lintas sektor.

Contohnya, dalam penertiban bangunan tanpa izin, Satpol PP memerlukan data dari Dinas PUPR dan Dinas Tata Ruang; dalam penertiban reklame liar, dibutuhkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah; sementara penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan dukungan Dinas Sosial.

Dengan sinergi yang baik, proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan minim resistensi.

“Keamanan dan ketertiban kota tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga kepastian layanan publik. Sinergi Satpol PP dengan kepolisian dalam pengamanan kegiatan masyarakat, pengaturan lalu lintas saat acara besar, hingga mitigasi potensi konflik sosial dapat menciptakan kondisi kota yang aman dan kondusif. Kolaborasi ini memperkuat fungsi preventif dan preemtif sehingga gangguan ketertiban dapat dicegah sebelum terjadi,” tambahnya.

Dede juga menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada integrasi antar instansi.

Satpol PP berperan menjaga keamanan di ruang publik seperti taman kota, terminal, pasar, hingga pusat layanan pemerintahan.

Dengan kerja bersama dinas teknis, respon terhadap aduan masyarakat dapat dipercepat, sejalan dengan meningkatnya ekspektasi publik di era digital.

Ia menuturkan, setiap daerah memiliki program prioritas seperti penataan kawasan, pengendalian banjir, revitalisasi pasar, penguatan pariwisata, pengurangan kemiskinan, dan percepatan investasi.

Untuk mewujudkannya, sinergi lintas perangkat daerah wajib diperkuat. Satpol PP, menurut Dede, menjadi pelaksana lapangan yang memastikan kebijakan berjalan tanpa hambatan dan mendapat dukungan masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa keberadaan Satpol PP sering kali diasosiasikan dengan tindakan represif.

Melalui sinergi dengan dinas sosial, dinas UMKM, maupun dinas perhubungan, pendekatan dapat dilakukan lebih humanis dan solutif.

Dalam penataan PKL misalnya, sinergi memungkinkan pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan relokasi, pembinaan usaha, dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, Dede menyampaikan bahwa sinergitas antarinstansi berfungsi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan memperkuat kapasitas aparatur, mulai dari pelatihan bersama, berbagi data, penggunaan teknologi informasi, hingga penyusunan SOP terpadu.

Dengan demikian, Satpol PP memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Sinergitas Satpol PP dengan instansi terkait bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan strategi fundamental dalam mewujudkan pemerintahan kota yang aman, tertib, dan berdaya saing," kata dia.

"Kolaborasi yang solid memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan efektif, responsif, serta tetap menjunjung asas humanis" sambungya.

"Pada akhirnya, sinergi yang kuat akan berkontribusi pada terciptanya kota yang lebih tertata, ramah, dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkasnya. (Red/***)