Dede Farhan Aulawi Dorong Sinergi Lintas Kepentingan untuk Tekan Pengangguran

Dede Farhan Aulawi pada FGD Rembuk Kota Bandung menjadi narasumber. (foto/mandanews/dok.)

Bandung, MandaNews - Pemerhati Ketenagakerjaan, Dede Farhan Aulawi, menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, kualitas hidup masyarakat, dan daya saing nasional.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa ditangani oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi multisektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pengangguran merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, kualitas hidup masyarakat, serta daya saing nasional. Tantangan ini tidak dapat diatasi oleh satu lembaga saja, tetapi menuntut sinergi lintas kepentingan,” ujarnya dalam FGD Rembuk Kota Bandung, Selasa (18/11).

Dede menjelaskan, pemerintah memiliki peran penting sebagai enabler dan regulator dalam menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan regulasi investasi, penguatan program vokasi melalui link and match, perluasan proyek infrastruktur, serta digitalisasi layanan ketenagakerjaan.

Menurutnya, birokrasi yang efisien akan mampu membuka ruang lebih besar bagi lapangan kerja berkualitas.

Ia juga menyoroti peran sektor swasta sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Dunia usaha, kata dia, dapat berkolaborasi melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, program magang nasional, penguatan rantai pasok UMKM, hingga peningkatan kualitas pekerjaan melalui sistem kerja fleksibel dan upskilling tenaga kerja.

Komitmen industri dinilai mampu mengurangi kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

“Lembaga pendidikan merupakan pusat penghasil SDM, namun seringkali menghadapi tantangan mismatch dengan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.

Ia menilai bahwa revitalisasi pendidikan vokasi, penyusunan kurikulum dinamis, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan kewirausahaan menjadi kunci agar lulusan lebih siap kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Dede menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan lokal.

Pemetaan potensi ekonomi daerah, pengembangan kawasan ekonomi, job fair rutin, pusat informasi pasar kerja, serta skema padat karya produktif menjadi bagian dari strategi daerah untuk menekan angka pengangguran secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, komunitas dan organisasi sosial dinilai dapat bertindak sebagai akselerator melalui pelatihan berbasis komunitas, pendampingan UMKM dan startup, gerakan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan kelompok rentan.

Menurut Dede, keterlibatan komunitas memperkuat inklusivitas dalam akses pekerjaan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi digital sebagai pengungkit utama. Ekosistem ketenagakerjaan terpadu, big data pasar kerja, aplikasi pembinaan UMKM, dan digital talent development disebut menjadi elemen penting untuk mempercepat pencocokan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

“Pengangguran adalah tantangan bersama yang membutuhkan pendekatan kolaboratif. Dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif, Indonesia dapat menciptakan generasi produktif yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” pungkasnya. (Red/***)