Uang Rakyat Harus Terlihat Arahnya, DEMA IAI PDK Soroti Transparansi APBD di HUT Indramayu ke-499

Diskusi publik IAI PDK Kampus Putih Indramayu. (foto/mandanews/win)

Indramayu, MandaNews - Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (DEMA IAI PDK) Indramayu menyoroti keterbukaan informasi anggaran dan arah pembangunan daerah dalam Diskusi Publik bertajuk “Indramayu Menggugat!” yang digelar di Kampus Putih, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu.

Dalam diskusi tersebut, Supriyanto dari Aliansi Masyarakat Eretan Wetan Bersatu mempertanyakan kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari APBD 2025, APBD 2026, APBD Perubahan 2026 hingga rancangan APBD 2027.

Menurutnya, keterbukaan dokumen anggaran merupakan bagian penting dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang publik dikelola dan ke mana anggaran daerah diarahkan.

“Merupakan hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dibayar melalui pajak dan ke mana uang itu digunakan, karena itu adalah uang rakyat. Sudah sepatutnya dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat. Hari ini yang terjadi malah sebaliknya, anggaran infrastruktur publik lebih sedikit dibandingkan sektor lain,” ujar Supriyanto.

Sorotan tersebut juga didasarkan pada struktur belanja yang dipaparkan dalam diskusi. Dari data yang ditampilkan, total belanja daerah berada di kisaran Rp3,7 triliun. Sementara belanja pegawai tercatat sekitar Rp1,59 triliun dan belanja barang dan jasa sekitar Rp1,23 triliun.

Adapun belanja modal untuk jalan, jaringan dan kategori terkait tercatat sekitar Rp70,99 miliar. Perbandingan sejumlah pos belanja tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan.

Menurut Supriyanto, pembahasan mengenai anggaran tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat di lapangan. Keterbukaan anggaran diperlukan agar publik dapat melihat sejauh mana APBD menjawab persoalan masyarakat, termasuk persoalan infrastruktur, wilayah rawan bencana, kekeringan dan gagal tanam yang terjadi di sejumlah kecamatan.

Persoalan transparansi anggaran tersebut kemudian dibandingkan dengan praktik yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Batang pada 2014, pemerintah daerah pernah menggelar pameran anggaran dengan masing-masing dinas memamerkan anggaran dan program yang dikelolanya kepada masyarakat.

Melalui pameran tersebut, anggaran pemerintah tidak hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang tersimpan di lingkungan birokrasi, tetapi dibawa ke ruang publik agar masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana anggaran dialokasikan oleh masing-masing dinas.

Praktik tersebut menjadi pembanding dalam melihat keterbukaan anggaran di Indramayu. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah memiliki dokumen APBD, tetapi seberapa mudah masyarakat menemukan, mengakses dan memahami informasi mengenai anggaran tersebut, terutama setelah pembahasan dan rapat paripurna selesai.

Sementara itu, Ketua DEMA IAI PDK Indramayu, Akmal Maulana, menyoroti ketentuan penganggaran yang akan berlaku pada 2027, termasuk batas belanja pegawai sebesar 30 persen dan belanja infrastruktur sebesar 40 persen dari total APBD.

Menurut Akmal, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian publik karena masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah menyusun prioritas belanja.

“Masyarakat berhak mengetahui apa yang mereka bayar melalui pajak dan untuk apa uang tersebut digunakan. Transparansi anggaran penting agar masyarakat bisa ikut melihat dan mengawasi arah pembangunan daerah,” kata Akmal.

DEMA IAI PDK menilai keterbukaan APBD tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen secara administratif. Informasi anggaran juga perlu disampaikan dengan cara yang mudah ditemukan, mudah diakses dan mudah dipahami masyarakat.

Karena itu, keterbukaan anggaran menjadi bagian penting dari ruang kontrol publik. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui berapa besar APBD, tetapi juga dari mana uang tersebut berasal, untuk apa dialokasikan, siapa yang mengelolanya dan sejauh mana anggaran tersebut menjawab kebutuhan masyarakat Indramayu. (Win/Dwi)