Konfercab XVIII PC PMII Indramayu: Antara Kekacauan, Drama dan Krisis Ketegasan

Ketika forum tertinggi organisasi berubah menjadi panggung sandiwara, dan ketegasan yang seharusnya menjadi prinsip justru tenggelam di tengah kepentingan.

Oleh : Hasyim Umar Syahid

Opini, MandaNews - Jalannya Konferensi Cabang (Konfercab) XVIII PC PMII Kabupaten Indramayu yang dibuka sejak tanggal 25 September 2025 menemukan pada sebuah asumsi ketidak jelasan, Seharusnya Konfercab PC PMII Kabupaten Indramayu menjadi pesta demokrasi kader, ajang adu gagasan, dan momentum regenerasi kepemimpinan yang bermartabat.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya: forum ini berubah menjadi potret kekacauan organisatoris yang menyesakkan.

Kisruh yang berlarut-larut ini bukan terjadi karena sistem yang lemah, melainkan karena manusia yang bermain-main dengan aturan.

Bertindak sewenang-wenang dengan mempertontonkan kebodohannya, mencederai marwah organisasi dengan “mengangkangi” berbagai aturan yang sudah ada.

Kebodohan dalam cara berorganisasi menimbulkan suatu kekacauan. Dan di balik setiap kekacauan, selalu ada satu kata kunci yang hilang: ketegasan.

Akar Kekacauan: Ketidaktegasan BPK

Segalanya berawal dari Badan Pekerja Konfercab (BPK), lembaga yang seharusnya menjadi wasit dan bersikap netral dalam perhelatan akbar tersebut. Namun sejak awal, BPK seperti kehilangan arah kompasnya.

Kesalahan pertama muncul dalam proses verifikasi bakal calon ketua. Kisruh dimulai sejak BPK berani menabrak aturan, dan meloloskan calon yang sudah jelas cacat secara administratif, demi meloloskan calon sesuai pesanan maka semua calon diloloskan tanpa ketelitian administratif, seolah prinsip kelayakan hanyalah formalitas belaka.

Padahal, verifikasi bukan sekadar menandai nama di berkas, melainkan memastikan kualitas dan integritas calon pemimpin organisasi. Ketika standar administrasi dikesampingkan, saat itulah pintu kekacauan mulai terbuka.

Kesalahan kedua, BPK menghadirkan pimpinan sidang yang bukan dari struktur Pengurus Koordinator Cabang (PKC), pengurusan PMII tingkat provinsi satu tingkat diatas pengurus cabang yang berada di tiap kabupaten/kota, tentunya dalam hal ini harusnya pengurus PKC PMII Jawa Barat.

Dalam hal ini BPK justru menghadirkan orang luar atau orang asing yang tak punya otoritas formal dalam tubuh organisasi dan dipersilahkan untuk memimpin sidang pleno.

BPK mengklaim bahwa orang asing yang dihadirkan untuk memimpin sidang tersebut adalah pengurus PKC PMII Jawa Barat, padahal kita sama-sama tahu, pada saat itu PKC PMII belum ada pengurusnya, baru ada ketua terpilih selaku mandaratis Konkoorcab PMII Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.

Langkah ini jelas menabrak etika kelembagaan, dan membuat forum kehilangan legitimasi. Bayangkan, pertandingan penting tapi wasitnya tidak berlisensi begitulah kira-kira situasinya.

Kesalahan ketiga, BPK berpindah-pindah lokasi penyelenggaraan Konfercab sesuka hati, tanpa penjelasan yang memadai. Hari ini di satu tempat, besok pindah ke tempat lain.

Mulai dari pelaksanaan pembukaan gedung Puspihat Indramayu, dua hari berikutnya malam-malam berpindah ke Ponpes I’anatul Mubtadiin yang berjarak kurang lebih 5km dari lokasi pertama.

Bukan hanya itu, penentuan waktu dan tanggal pun pelaksanaannya pun semaunya sendiri, setelah konfercab dipending pada saat pleno 4 di ponpes I’anatul Mubtadiin tanpa ada kejelasan waktu dan tanggal kapan kelanjutannya, tiba tiba secara mendadak mengumumkan konfercab dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di gedung PCNU Indramayu.

Keputusan yang tampak sepele, tapi mencerminkan ketidaksiapan, bahkan ketidakseriusan, dalam mengelola forum seluruh Konfercab.

BPK seolah lupa, bahwa setiap keputusan administratif punya konsekuensi organisasi. Ketika prosedur dilecehkan, maka yang muncul bukan lagi kaderisasi, melainkan kekacauan terencana.

Pertanyaannya adalah apakah kekacauan ini betul terencana atau disengaja oleh BPK? Apa Tujuannya? Hanya kepentingan memenangkan salah satu calon atau lebih dari itu?

Drama Ketua BPK : Antara Air Mata dan Ambisi

Masalah tak berhenti di situ. Sosok Ketua BPK sebut saja Sahabat Robistian “sahabat yang gemar berdrama” tampaknya lebih pandai memainkan peran ketimbang menjalankan tugas kelembagaan.

Drama pertama, memainkan opini di kalangan alumni dan senior PMII.

Dengan piawai, ia menciptakan kesan seolah mayoritas senior telah memberi restu atas segala langkah BPK. Padahal, restu yang diklaim itu hanyalah ilusi politis yang dikemas rapi untuk membenarkan sikap tidak fair dan tidak tegasnya.

Tidak fair dalam memverifikasi berkas calon, memainkan drama untuk menutupi dan menyembunyikan cacat administrasi salah satu calon yang ia dukung.

Disinilah drama ketua BPK dimainkan, membuat opini di kalangan alumni dan senior, menciptakan kesan seolah mendapat dukungan atas segala langkah BPK.

Sebuah strategi klasik: ketika kehilangan legitimasi, pinjam lah nama besar orang lain.

Drama kedua, “mundur sambil menangis” pada Konfercab lanjutan di Gedung PCNU Indramayu, 23 Oktober 2025.

Ia memilih meninggalkan forum setelah BPK meninjau ulang berkas calon yang sebelumnya sudah diloloskan, lalu mendapati aduan ada dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Begitu calon yang dibelanya tereliminasi, Ketua BPK seketika memutuskan mundur meninggalkan forum yang kacau balau tanpa tanggung jawab.

Air mata sang ketua BPK pun jatuh, seolah merepresentasikan kesedihan, padahal justru mencerminkan kekecewaan pribadi karena “calonnya” kalah oleh keputusan lembaganya sendiri.

Namun drama belum selesai. Babak ketiga lebih menegangkan: setelah mundur, sang maestro drama Ketua BPK muncul lagi dengan membawa Berita Acara baru, Berita Acara yang dihasilkan oleh kemauannya sendiri tanpa adanya rapat pleno, tanpa ada proses kolektif kolegial, Ia memalsukan tanda tangan anggota BPK lain dan menyatakan bahwa tidak ada calon yang dianulir, tidak ada BPK yang mundur, dan semua seolah baik-baik saja.

Ini bukan hanya tindakan ugal-ugalan, tetapi pelanggaran etika, moral, dan martabat organisasi. Dari sinilah kekacauan mencapai titik absurd. Sungguh plot twist luar biasa.

Jika forum ini adalah panggung teater, maka sang Ketua BPK pantas mendapat nominasi aktor terbaik dalam genre “drama organisatoris”.

Langkah sepihak ini bukan hanya inkonstitusional, tapi juga memperkeruh suasana. Ia bukan lagi sekadar “wasit yang ikut bermain”, melainkan “wasit yang ingin mencetak gol sendiri”.

Fakta dan Krisis Ketegasan dan Hilangnya Marwah Organisasi

Beberapa fakta yang terungkap dan kemudian membuat kisruh Konfercab ini, Pertama penunjukan Ketua BPK setelah mundurnya Sahabat Sahrul sebagai ketua BPK kemudian munculah Sahabat Robistian yang mendadak pulang dari Kota Jakarta langsung menjabat sebagai ketua BPK, padahal sahabat yang gemar berdrama ini notabene adalah sebagai pengurus di salah satu biro PB PMII.

Apakah ini bisa dibilang penyusup atau sengaja disusupkan untuk menjalankan misi sesuai pesanan untuk mensukseskan salah catu calon ketua.

Kedua, terungkap fakta bahwa calon ketua PMII atas nama Ahmad Fikri telah terbukti memalsukan dokumen akademik untuk mengelabuhi aturan yang jelas tertulis di ad/art PMII.

Hal ini sudah dibuktikan melalui kecocokan data aduan dan berkas yang dikirim ke BPK terdapat kejanggalan dan kemudian oleh BPK ditemukan bukti pemalsuan dokumen tersebut melalui peninjauan verifikasi ulang berkas pencalonan.

Pertanyaan yang kemudian timbul, mengapa pada saat verifikasi awal BPK meloloskan calon tersebut? Diduga kuat ini akal-akalan maestro drama ketua BPK untuk menjalankan pesanan, pesanan dari siapakah ini?

Tentunya dari orang-orang yang menginginkan calon ketua tersebut menang tanpa memperhatikan kredibilitas secara keilmuannya dan mengabaikan aturan-aturan yang ada.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ketua BPK telah memperlihatkan kebodohannya sendiri, secara diam-diam telah membuat kekacauan dan kekisruhan di tubuh PMII Indramayu.

Konfercab XVIII ini juga membuka luka lama: banyak kader yang lebih suka politik kepentingan ketimbang politik nilai. Ketika jabatan menjadi tujuan, bukan pengabdian, maka organisasi hanya jadi alat, bukan rumah perjuangan.

PMII seharusnya menjadi tempat menempa intelektualitas dan moralitas kader muda Islam. Namun di Indramayu, konferensi yang seharusnya menjadi puncak pembelajaran demokrasi justru berubah menjadi ajang pertunjukan ego dan kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar krisis prosedur, ini krisis karakter.

Ketika BPK tidak tegas, ketika pimpinan sidang ilegal dihadirkan, ketika Berita Acara dipalsukan, ketika ketua BPK penuh drama, maka hancurlah kredibilitas organisasi. Kader di bawah menjadi apatis, publik melihat PMII dengan sinis, dan regenerasi kepemimpinan pun tersendat.

Jalan Pulang: Fair dan Tegas atau Tidak Sama Sekali

Jika masih ada niat untuk menyelamatkan marwah PMII Indramayu, maka satu-satunya jalan adalah mengembalikan ketegasan dan keadilan ke pangkuan BPK.

Tegas bukan berarti keras kepala, tapi berani berkata benar meski tidak populer.

BPK harus belajar menutup telinga dari bisikan-bisikan senior, alumni, atau kepentingan kelompok manapun.

Karena loyalitas seorang BPK bukan pada figur, melainkan pada aturan dan kebenaran. Jika ada calon yang cacat administratif maka harus katakan cacat. Jika ada pelanggaran maka harus putuskan dengan berani.

Jangan main mata dengan siapapun. Jangan pula menulis ulang realitas dengan Berita Acara palsu, hanya demi membenarkan tindakan keliru. Keadilan tidak bisa tumbuh di tanah yang dibasahi drama dan air mata palsu.

Ia hanya bisa tumbuh di tanah ketegasan, keberanian, dan integritas.

Penutup: Saatnya PMII Indramayu Bangkit dari Drama

PMII Indramayu sedang diuji. Bukan oleh pihak luar, tapi oleh orang dalamnya sendiri.

Jika Konfercab XVIII ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, maka sejarah akan mencatat bahwa kader-kader terbaik kita gagal mengelola perbedaan secara dewasa.

Sudah saatnya berhenti berdrama, berhenti mencari kambing hitam, dan mulai memperbaiki tatanan. PMII bukan panggung sinetron; ini organisasi kader intelektual.

Jika kita ingin melahirkan pemimpin yang kuat, maka forum demokrasi harus dijalankan dengan kepala dingin, bukan dengan drama serta air mata kepentingan.

Kita butuh BPK yang fair, tegas, dan berani mengambil keputusan meski pahit. Kita butuh pemimpin yang lahir dari integritas, bukan dari intrik. Dan kita butuh kader yang memahami bahwa marwah organisasi lebih berharga daripada kepentingan pribadi siapa pun.

Penulis adalah Sekretaris PK PMII Institute Agama Islam PADHAKU.