Memahami Mis Invoicing Ekspor Impor

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Opini, MandaNews - Mis-invoicing ekspor–impor adalah praktik memanipulasi dokumen transaksi perdagangan internasional, khususnya invoice untuk menyembunyikan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Fenomena ini menjadi salah satu celah terbesar bagi penghindaran pajak, pencucian uang, capital flight, dan praktik korupsi lintas batas. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mis-invoicing telah menurunkan potensi penerimaan negara dan melemahkan integritas sistem perdagangan.

Secara sederhana, mis-invoicing terjadi ketika nilai barang yang dilaporkan dalam invoice tidak sama dengan nilai nyata transaksi. Modus ini dilakukan oleh eksportir atau importir untuk tujuan finansial tertentu, termasuk mengurangi beban pajak, menghindari bea masuk, atau mengalihkan dana ke luar negeri tanpa terdeteksi.

Mis-invoicing terbagi menjadi empat bentuk utama :

- Under-invoicing ekspor, dimana nilai ekspor dilaporkan lebih rendah untuk menahan devisa di luar negeri.

- Over-invoicing ekspor, dimana nilai ekspor dibesar-besarkan untuk memperoleh insentif ekspor atau pencucian uang.

- Under-invoicing impor, dimana nilai impor dilaporkan lebih rendah untuk mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak.

- Over-invoicing impor, dimana nilai impor dibesar-besarkan untuk menyelundupkan dana keluar negeri melalui pembayaran fiktif.

Faktor Penyebab Mis-Invoicing

- Perbedaan tarif dan beban perpajakan. Kesenjangan tarif bea masuk, PPN impor, atau pajak ekspor mendorong pelaku usaha mencari cara untuk mengurangi biaya transaksi

-Lemahnya pengawasan dan integrasi data. Kurangnya sinkronisasi antara bea cukai, perbankan, otoritas pajak, dan kementerian perdagangan membuka ruang manipulasi dokumen.

- Kompleksitas sistem perdagangan global. Perdagangan multinasional melibatkan banyak pihak dan yurisdiksi, sehingga otoritas sulit memverifikasi harga wajar (arm’s length value).

- Motif pengalihan dana. Perusahaan dapat menyembunyikan profit ke negara asing (tax havens) untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Dampak Mis-Invoicing terhadap Negara

- Kehilangan Penerimaan Negara. Under-invoicing impor mengurangi bea masuk dan pajak. Under-invoicing ekspor mengurangi devisa negara dan pendapatan pajak penghasilan.

- Distorsi Data Perdagangan. Statistik ekspor-impor menjadi tidak akurat, mengganggu analisis ekonomi dan perumusan kebijakan industri.

- Ancaman Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. Mis-invoicing dapat menguras cadangan devisa, memperlemah nilai tukar, dan memperbesar defisit transaksi berjalan.

- Meningkatnya Risiko Kejahatan Keuangan. Over-invoicing sering digunakan untuk pencucian uang dan pembiayaan clandestine, termasuk korupsi dan kejahatan lintas batas.

Mekanisme Kerja Mis-Invoicing

a. Mengubah nilai invoice. Pelaku mengubah harga per unit, jumlah barang, atau ongkos pengiriman dalam dokumen resmi.

b. Penggunaan perusahaan cangkang. Perusahaan fiktif di tax haven melakukan transaksi antara perusahaan afiliasi untuk memanipulasi harga transfer (transfer pricing abuse).

c. Skema double invoicing. Menggunakan dua invoice : satu untuk bea cukai, satu untuk pembayaran bank.

d. Mis-declaration kuantitas atau kualitas barang. Barang kualitas rendah dilaporkan sebagai kualitas premium (atau sebaliknya) untuk memengaruhi sistem valuasi.

Tantangan Pengawasan

Beberapa tantangan utama meliputi :

- Ketidaksesuaian data perdagangan antarnegara (mirror data discrepancy).

- Kurangnya teknologi analitik untuk mendeteksi outlier harga.

- Jaringan global pelaku usaha yang memanfaatkan celah hukum.

- Beban verifikasi petugas bea cukai yang tinggi dan sumber daya terbatas.

Strategi Mengatasi Mis-Invoicing

a. Integrasi data lintas lembaga. Sinkronisasi antara Bea Cukai, Kemenkeu, Kemendag, BI, dan perbankan untuk mencocokkan invoice dengan pembayaran aktual.

b. Penguatan risk management system. Penggunaan big data analytics untuk mendeteksi harga barang yang tidak wajar berlandaskan reference price global.

c. Kerja sama internasional. Penggunaan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan perjanjian informasi perpajakan dengan negara mitra.

d. Peningkatan transparansi perusahaan. Mewajibkan beneficial ownership disclosure untuk mencegah penggunaan perusahaan cangkang.

e. Revitalisasi penegakan hukum. Penegakan sanksi administratif dan pidana yang konsisten terhadap pelaku mis-invoicing.

Dengan demikian, Mis-invoicing ekspor–impor adalah ancaman nyata bagi integritas ekonomi nasional. Ia bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bagian dari ekosistem kejahatan keuangan global yang merugikan negara, merusak keadilan ekonomi, dan melemahkan daya saing industri. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi lintas otoritas, modernisasi teknologi pengawasan perdagangan, serta kerangka hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan baru. Upaya memahami mis-invoicing adalah langkah awal menuju sistem perdagangan internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.