Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Opini, MandaNews - Pengentasan kemiskinan merupakan agenda strategis bagi setiap negara, terutama bagi Indonesia yang menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses layanan dasar, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Percepatan penurunan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan negara dan masyarakat dalam membangun sistem yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi percepatan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara terpadu berbasis data, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan Basis Data dan Targeting Program

Salah satu akar permasalahan lambatnya pengentasan kemiskinan adalah tidak tepat sasarannya program bantuan. Penguatan basis data terpadu seperti Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap intervensi diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Integrasi dan pemutakhiran data secara berkala, terutama pada tingkat desa dan kelurahan, memungkinkan pemerintah mengenali kelompok rentan baru serta memantau pergerakan kesejahteraan rumah tangga.

Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan tunai bersyarat, dan bantuan iuran jaminan kesehatan harus ditingkatkan efektivitasnya melalui digitalisasi penyaluran, verifikasi biometrik, dan integrasi dengan layanan keuangan formal. Jaring pengaman sosial yang kuat memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat fokus meningkatkan produktivitas tanpa terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan fondasi penting pengentasan kemiskinan jangka panjang. Program seperti pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan koperasi modern, serta akses permodalan berbasis keuangan mikro menjadi instrumen utama untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Pendekatan community-driven development memastikan bahwa komunitas berperan sebagai aktor utama dalam merancang dan mengelola kegiatan ekonomi sesuai potensi lokal.

Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi strategi percepatan untuk mengurangi kemiskinan struktural. Pemerintah harus memperkuat sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, konstruksi, industri rumahan, serta jasa informal produktif. Selain itu, peningkatan keterampilan melalui upskilling dan reskilling untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kerja sangat penting, terutama bagi generasi muda dan pekerja miskin. Sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah akan mempercepat penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Akses Layanan Dasar yang Merata dan Berkualitas

Kemiskinan tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah tertinggal. Program stunting, jaminan pendidikan dasar, pembangunan puskesmas, dan peningkatan layanan air bersih merupakan investasi jangka panjang yang secara signifikan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Reformasi Kebijakan Fiskal Pro-Poor

Kebijakan fiskal yang inklusif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Optimalisasi anggaran melalui refocusing, pengurangan kebocoran, dan peningkatan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan belanja publik benar-benar memberi dampak pada kelompok miskin. Selain itu, reformasi perpajakan yang adil serta insentif bagi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja miskin dapat memperkuat pondasi ekonomi rakyat.

Penguatan Ketahanan Sosial dan Lingkungan

Kemiskinan sering diperburuk oleh kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, serta gejolak ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus memadukan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, manajemen risiko bencana, serta perlindungan sosial adaptif. Masyarakat perlu diberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana, diversifikasi sumber pendapatan, dan akses terhadap program asuransi mikro.

Kolaborasi Multipihak dan Tata Kelola Efektif

Percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat-daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Tata kelola yang baik, termasuk transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi program berbasis bukti, merupakan prasyarat utama agar intervensi berjalan efektif. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi akan meningkatkan akurasi program serta mencegah duplikasi.

Jadi, strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada akhirnya bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penguatan data, jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan layanan dasar menjadi fondasi utama. Jika dijalankan secara konsisten dan sinergis, Indonesia dapat mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.