Pinjam Bukan Memiliki

Indramayu, Mandanews - Aktivis pemerhati politik Kabupaten Indramayu, Carkaya, kembali menyuarakan pendapat tajamnya soal kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melayangkan surat pengosongan terhadap kantor partai politik yang berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Ia menegaskan bahwa aset daerah bukanlah hak milik partai, melainkan pinjaman yang sewaktu-waktu dapat ditarik.

“Oh, sudah dapat surat ya? Ya, itu tadi. Jadi, harus kita garis bawahi faktanya, itu adalah milik pemerintah daerah, aset milik pemerintah daerah,” ungkap Carkaya, Sabtu (5/7/2025).

Menurut Carkaya, polemik ini muncul karena masih banyak pihak yang tidak memahami secara utuh perbedaan antara meminjam dan memiliki.

Ia menekankan bahwa partai politik yang menempati kantor tersebut seharusnya sadar bahwa mereka hanya meminjam, bukan menguasai secara permanen.

“Artinya, mereka partai politik ya meminjam. Saya bukan membenarkan langkah Pemkab, tapi kalau sesuai peraturan, itu langkah yang sah. Pemerintah daerah hanya mengingatkan pihak peminjam,” lanjutnya.

Lebih jauh, Carkaya mengkritisi partai-partai yang selama ini terlalu nyaman menempati aset negara tanpa ada upaya membangun mandiri.

Ia menyebut bahwa beberapa partai bahkan sudah lebih dari dua dekade menempati gedung tersebut tanpa kontribusi pembangunan fisik dari internal partai itu sendiri.

“Partai yang diberi surat ini adalah partai lama, sudah dipinjami berpuluh-puluh tahun. Ketika sekarang diminta mengosongkan demi kepentingan daerah, seyogyanya ya menerima saja,” ujarnya.

Carkaya mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dinilainya berhasil membangun kantor sendiri sebagai bentuk kemandirian dan kedewasaan berorganisasi.

Ia menilai langkah PKB sebagai teladan positif di tengah banyaknya partai yang terus-menerus mengandalkan APBD.

“PKB sudah buat kantor baru. Sementara yang lain, sudah dikasih pinjam puluhan tahun, tapi belum mampu membangun kantor sendiri. Ini harus jadi koreksi bersama,” tutur Carkaya.

Ia pun menyoroti dua partai besar yang pernah memenangkan pemilu, namun hingga kini belum menunjukkan niat membangun kantor permanen sendiri.

Bahkan, ada partai yang menurutnya kini nyaris tidak terlihat aktivitas politiknya di tengah masyarakat.

“Dua partai itu, yang satu pernah menang, yang satu lagi juga pernah menang. Tapi sayangnya, belum punya kantor tetap. Apalagi yang PPP, aktivitasnya pun sudah tidak terlihat. Ini masalah kesadaran dan tanggung jawab,” katanya.

Menutup pernyataannya, Carkaya menilai bahwa langkah Bupati Indramayu adalah bentuk edukasi politik kepada masyarakat dan elite partai.

Ia berharap, para pemangku kepentingan bisa memahami bahwa aset negara harus digunakan dengan bijak dan tidak diklaim sebagai milik pribadi atau kelompok.

“Ini edukasi dari Bupati bahwa harus bisa membedakan antara meminjam dan memiliki. Kalau sudah tahu itu bukan milik sendiri, dan yang punya punya agenda untuk memakai asetnya, ya harus legowo,” pungkas Carkaya. (Dwi/red)