Pensiun sebagai ASN, Status Komisaris BUMD Dipertanyakan, Pemkab Indramayu Diminta Beri Penjelasan

Tangkapan layar vidio akun facebook BIMJ. (foto/mandanews/istimewa)
Indramayu, MandaNews - Status jabatan Komisaris PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ) Perseroda menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai kedudukan salah seorang komisaris yang disebut telah memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak awal November 2026.
Persoalan tersebut berkaitan dengan H Suwenda, S.Sos, M.Si, yang disebut menjabat sebagai Komisaris BIMJ dari unsur pemerintah daerah. Meski dikabarkan telah purna tugas sebagai PNS, yang bersangkutan disebut masih menjalankan aktivitas di lingkungan kantor BIMJ.
Informasi tersebut tertuang dalam surat permohonan klarifikasi yang disampaikan jajaran staf dan pengurus BIMJ kepada sejumlah pihak, di antaranya Bupati Indramayu selaku pemegang saham, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta jajaran manajemen BIMJ.
Dalam surat tersebut, mereka mempertanyakan apakah status H Suwenda masih sah sebagai Komisaris BIMJ setelah memasuki masa pensiun sebagai PNS.
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, apabila penunjukan yang bersangkutan sebagai komisaris didasarkan pada kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah daerah, maka perlu dipastikan apakah status tersebut masih memenuhi ketentuan setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif sebagai ASN.
Secara regulasi, persoalan ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa unsur lainnya dalam keanggotaan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Sementara Pasal 38 mengatur sejumlah persyaratan untuk menjadi anggota Komisaris, antara lain memiliki integritas, pengalaman, keahlian, memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas.
Pasal tersebut juga mengatur batas usia paling tinggi 60 tahun pada saat pertama kali mendaftar sebagai calon anggota Komisaris. Ketentuan ini perlu dipahami secara tepat karena bukan berarti seluruh anggota Komisaris otomatis berhenti ketika memasuki usia 60 tahun.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
Dalam Pasal 17, diatur komposisi anggota Komisaris yang dapat berasal dari pejabat pemerintah daerah dan unsur independen. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk menguji apakah penunjukan komisaris dari unsur pemerintah daerah masih sesuai dengan status dan kedudukan yang bersangkutan.
Kemudian Pasal 28 menyebutkan bahwa jabatan anggota Komisaris berakhir karena meninggal dunia, masa jabatan berakhir, dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu.
Adapun Pasal 30 ayat (2) huruf f mengatur bahwa pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa anggota Komisaris diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dengan demikian, persoalan pensiun ASN dan keberlanjutan jabatan Komisaris perlu dilihat dari dasar pengangkatannya, persyaratan jabatan, serta keputusan pemegang saham. Tidak cukup hanya mendasarkan pada asumsi bahwa pensiun ASN otomatis mengakhiri jabatan komisaris.
Di sisi lain, ketentuan batas usia pensiun PNS juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Batas usia pensiun ditentukan berdasarkan jenis jabatan, yakni 58 tahun bagi pejabat administrasi dan sejumlah jabatan fungsional, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, serta 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama.
Ketentuan tersebut mengatur pemberhentian seseorang dari status PNS, sedangkan keberlanjutan jabatan Komisaris BUMD tetap harus ditelaah berdasarkan regulasi BUMD dan dokumen pengangkatannya.
Oleh karena itu, Pemkab Indramayu selaku pemegang saham diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status jabatan Komisaris BIMJ tersebut.
Beberapa hal yang perlu diperjelas antara lain dasar pengangkatan H Suwenda sebagai Komisaris, apakah penunjukannya melekat pada jabatan sebagai pejabat pemerintah daerah atau berdasarkan kapasitas pribadi, bagaimana ketentuan dalam keputusan RUPS dan anggaran dasar perusahaan, serta apakah setelah pensiun terdapat keputusan atau perubahan status pengangkatan.
Klarifikasi juga diperlukan dari BKPSDM Kabupaten Indramayu terkait status kepegawaian dan surat keputusan pensiun yang bersangkutan.
Transparansi ini penting untuk memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan sesuai ketentuan, menjaga kepastian hukum, serta menghindari munculnya polemik di lingkungan internal perusahaan.
Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan resmi dari pemegang saham dan manajemen BIMJ, status keberlanjutan jabatan Komisaris yang bersangkutan masih memerlukan verifikasi berdasarkan dokumen dan keputusan yang sah.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Sadar, S.Pd., menilai bahwa persoalan jabatan Komisaris BUMD perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah, terutama menyangkut kesesuaian antara status pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengisian jabatan di lingkungan BUMD harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai mekanisme hukum. Terlebih, apabila jabatan Komisaris tersebut berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, maka persyaratan dan kedudukan pejabat yang bersangkutan harus dipastikan masih sesuai dengan ketentuan.
"Komisi I DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan maupun BUMD perlu mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," jelas Sadar, Selasa (17/11/2026).
Ia juga diharapkan mendorong pemerintah daerah selaku pemegang saham untuk melakukan penelaahan terhadap dokumen pengangkatan, status kepegawaian, serta dasar hukum keberlanjutan jabatan Komisaris BIMJ.
Pasalnya, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 17 mengatur komposisi Komisaris yang berasal dari pejabat pemerintah daerah dan unsur independen. Sementara Pasal 30 ayat (2) huruf f mengatur pemberhentian apabila anggota Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai ada ketidakjelasan dalam penempatan pejabat pada BUMD. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku sehingga tata kelola perusahaan daerah tetap berjalan secara baik dan akuntabel," kata dia. (Win/Dwi)
Bagikan artikel ini: