Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Golkar, Romdoni saat membaca pemandangan umum fraksi atas RPJMD 2025-2029. (foto/mandanews/Dwi)
Indramayu, Mandanews – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu melontarkan kritik pedas terhadap Bupati Indramayu terkait kekosongan jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RPJMD 2025-2029, pada Senin (2/6/2029).
“Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Bupati Indramayu untuk segera melakukan pengisian jabatan-jabatan yang kosong atau saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas atau Plt,” tegas Romdoni, anggota Fraksi Golkar DPRD Indramayu saat menyampaikan pandangan umum.
Kritik ini mencuat bukan tanpa alasan. Fraksi Golkar menilai pemerintahan terkesan abai dan tidak serius membenahi birokrasi yang kian pincang akibat kebijakan Plt yang tak berkesudahan.
“Seberapapun bagusnya program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah, tidak akan mendapatkan hasil yang optimal manakala dipimpin oleh pelaksana tugas,” ujar Romdoni.
Mereka mengingatkan, posisi Plt hanya bersifat sementara dan tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan roda organisasi, apalagi menyusun kebijakan jangka panjang.
“Kewenangan yang dimiliki sangat terbatas dan juga yang bersangkutan masih mempunyai tanggung jawab pada jabatan definitifnya,” ucap Romdoni.
Fraksi Golkar menuding bahwa lambannya kinerja organisasi saat ini bukan semata karena keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia, melainkan karena kebijakan Plt yang dibiarkan berlarut-larut.
“Efektivitas kinerja organisasi menjadi lamban, bahkan stagnan, karena tidak ada kepemimpinan yang kuat dan definitif,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Tak hanya itu, mereka juga mengendus adanya indikasi pembagian jabatan ganda yang hanya menguntungkan segelintir pejabat eselon 2 dan 3, yang kini banyak merangkap tugas.
“Jangan sampai dengan banyaknya Plt terkesan hanya membagi-bagi rangkap jabatan kepada para pejabat eselon 2 dan 3,” tambah Romdoni.
Menurut Fraksi Golkar, situasi ini membahayakan jalannya pemerintahan karena dapat membuka celah konflik kepentingan dan menurunkan semangat kerja ASN yang tidak diberi kesempatan untuk promosi.
“Ini bukan hanya soal jabatan kosong, tapi soal keadilan dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan,” tutur Romdoni.
Pihaknya mendesak agar Bupati segera menunjuk pejabat definitif berdasarkan evaluasi menyeluruh yang mengedepankan integritas dan kompetensi, bukan karena kedekatan personal.
“Penempatan pejabat struktural pada semua tingkatan seharusnya didasarkan pada kompetensi dan proporsionalitasnya,” katanya.
Ia juga mengkritik pola rekrutmen pejabat yang cenderung bias dan subjektif, yang justru menghambat kemajuan reformasi birokrasi di Kabupaten Indramayu.
“Bukan memilih pejabat karena kedekatan emosional dengan para petingginya, sementara yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengemban tugas pada bidangnya,” pungkas Romdoni.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengisian jabatan definitif sebagai salah satu kunci suksesnya pencapaian RPJMD 2025-2029 yang saat ini sedang dibahas. (Dwi/red)
