Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Edi Fauzi Soroti Lemahnya RPJMD Indramayu: Banyak Jabatan Kosong dan Data Tak Jelas. (foto/mandanews/dok.ist)
Indramayu, Mandanews – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, H. Edi Fauzi, angkat bicara terkait proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah berlangsung.
Ia menilai, dokumen perencanaan yang diajukan oleh pemerintah daerah belum disusun secara matang dan terukur.
“Sudah satu pekan ini kami DPRD Kabupaten Indramayu sedang membahas RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah,” ungkap H. Edi Fauzi dalam vidio yang diunggah di akun facebook Fraksi PDI Perjuangan Indramayu, Senin (23/06/2025).
Dokumen RPJMD tersebut, lanjut Edi, merupakan pijakan penting dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun, pihaknya menemukan banyak kelemahan dalam substansi dan penyajiannya.
“RPJMD ini adalah dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Bapak Lucky Hakim dan Bapak Saefudin,” kata dia.
Edi mengungkapkan, hasil kajian dan diskusi yang dilakukan bersama pansus menunjukkan masih banyak kekurangan dalam dokumen tersebut, baik dari sisi teknis maupun struktur data.
“Dari dokumen yang kita pelajari dan dinamika pembahasan di pansus, kami menilai Bupati dan SKPD masih belum siap untuk menyajikan dokumen perencanaan secara jelas,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan bahwa perencanaan yang disusun tidak hanya harus lengkap, namun juga harus konkret dan memiliki indikator pencapaian yang jelas.
“Konkrit, dan terukur dimulai dari baselend data yang tidak jelas,” kata dia.
Edi menyoroti bahwa ketidakjelasan data awal dan tidak terdefinisinya program prioritas menyebabkan target pembangunan menjadi kabur dan tidak memiliki arah.
“Prioritas program yang tidak konkrit, terukur maka kami pastikan target capaian nya pun menjadi tidak jelas,” sambungnya.
Ia pun mempertanyakan kemampuan kepala daerah dalam mengonsolidasikan birokrasi dan menyusun rencana kerja yang solid selama lima tahun kepemimpinan.
“Maka saya menganggap, bahwa Bupati dan Wakil Bupati belum mampu melakukan konsolidasi birokrasi untuk menyusun perencanaan program kerja yang konkrit dan terukur untuk memenuhi janji politiknya selama 5 tahun ke depan,” imbuh Edi.
Edi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama dari lemahnya kinerja birokrasi saat ini adalah banyaknya jabatan kepala dinas yang masih kosong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
“Kondisi ini terjadi karena masih banyak jabatan kepala dinas yang kosong dan diisi oleh PLT sehingga kinerja jadi tidak optimal,” tukasnya.
Ia pun mendesak Bupati untuk segera melakukan pembenahan struktur birokrasi agar kinerja pemerintahan bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah.
“Maka saya berharap bahwa Bupati ini bisa segera untuk melakukan reformasi birokrasi dan mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut sehingga kinerja birokrasi di Indramayu menjadi lebih optimal dalam membantu Bupati dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indramayu,” jelasnya.
Namun demikian, Edi mengingatkan bahwa dalam proses pengisian jabatan, kepala daerah harus menghindari praktik kotor yang bisa merusak sistem birokrasi.
“Yang terpenting dalam rotasi-mutasi jabatan itu tidak ada transaksi jual beli jabatan. Karena itu melanggar aturan dan pasti akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat di dalam birokrasi,” pungkasnya.
Sebagai penutup, ia mengajak agar pemerintahan saat ini bisa mengambil pelajaran dari kepemimpinan sebelumnya yang menjunjung tinggi meritokrasi dalam rotasi dan mutasi pejabat.
“Kita harus belajar dari legacy Ibu Nina Agustina dalam penyusunan rotasi-mutasi birokrasi itu lebih mengedepankan kompetensi dan kinerja birokrasi bukan berdasarkan transaksi,” tandasnya. (Dwi/red)
