Pemerhati Bisnis dan Kebijakan Publik, Dede Farhan Aulawi saat Seminar Nasional di Aula Suradiredja, Universitas Pasundan, Bandung. (foto/mandanews/dok.)
Bandung, Mandanews – Pemerhati Bisnis dan Kebijakan Publik, Dede Farhan Aulawi, menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor perbankan dan nonperbankan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci dalam mendorong kemandirian keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
“Optimalisasi pendapatan daerah sektor perbankan dan non perbankan melalui BUMD sangat penting karena memengaruhi kemandirian keuangan daerah, mendukung pembangunan, dan berkontribusi pada anggaran nasional secara keseluruhan,” ujar Dede dalam Seminar Nasional di Aula Suradiredja, Universitas Pasundan, Bandung, Jumat (9/5/2025).
Seminar bertajuk “Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Perbankan dan Non Perbankan Melalui BUMD dan BJB Digital Symposium” ini menghadirkan mahasiswa serta praktisi sebagai peserta, dengan harapan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
Dede menjelaskan bahwa di era otonomi daerah, kemampuan suatu daerah untuk mandiri secara fiskal sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mengelola sumber keuangan sendiri.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Salah satu indikator utama kemapanan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Di sinilah peran BUMD sangat vital untuk digarap secara optimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan BUMD diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa BUMD didirikan tidak hanya untuk meraih laba, tetapi juga untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
“BUMD didirikan untuk memberi manfaat dalam perkembangan ekonomi lokal, memenuhi hajat hidup masyarakat, serta memperoleh keuntungan yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Menurut Dede, optimalisasi pendapatan daerah tak hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga membantu pemerintah pusat dalam fokus menjalankan program-program nasional yang bersifat strategis.
Adapun strategi konkret yang bisa diterapkan di antaranya adalah efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, serta kemitraan konstruktif dengan pihak-pihak terkait.
“Intinya adalah melakukan perbaikan secara berkesinambungan atau continuous improvement. Konsep ini menekankan pada peningkatan kecil namun konsisten demi efisiensi, kualitas, dan produktivitas,” pungkasnya. (Dwi/red)
